Isu pertama yang menjadi sorotan tajam adalah maraknya oknum yang mengatasnamakan organisasi GWI. Amir Hajir menegaskan bahwa legalitas bukan sekadar klaim, melainkan harus teruji secara hukum melalui SK Kemenkumham.
“Banyak yang mengaku GWI di luar sana, tapi GWI yang sah adalah yang memegang SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0000937.AH.01.08.TAHUN 2024. Teknologi tidak bisa bohong, jika barcode di SK tidak muncul saat di-scan, berarti itu ilegal. Saya minta seluruh anggota menjaga marwah ini dan berani menunjukkan legalitas kita,” tegas Amir dengan nada bicara yang serius.
AdvertisementScroll kebawah untuk lihat konten
Tak berhenti di situ, Amir juga melontarkan kritik pedas terhadap kebiasaan oknum wartawan yang kerap mengabaikan estetika berpakaian saat bertugas. Baginya, pakaian adalah representasi pertama dari kehormatan profesi.
“Wartawan adalah profesi yang cerdas dan terhormat, dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999. Jadi, jangan datang ke instansi pemerintah atau menemui narasumber hanya dengan kaos oblong atau sandal jepit,” sentilnya. “Bagaimana orang lain mau menghargai kita, kalau kita sendiri tidak menghargai profesi ini dengan tampil rapi?”
Terkait fungsi kontrol sosial, Amir menginstruksikan pengurus DPC GWI Pemalang di bawah kepemimpinan Suhermo agar tidak tumpul dalam mengawasi aset negara dan pelayanan publik. Ia meminta anggotanya pasang badan jika menemukan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan dokumen publik seperti KTP dan KK.
“Wartawan tidak boleh takut selama beritanya benar dan sesuai fakta. Namun ingat, jangan jadi provokator. Kita harus menjadi jembatan solusi. Jika ada warga butuh pendampingan hukum, organisasi siap sedia asal prosedurnya benar,” tambahnya.
Meski memberikan banyak evaluasi, DPP GWI tetap memberikan apresiasi tinggi kepada DPC GWI Pemalang. Sinergitas yang telah dibangun oleh Bapak Suhermo beserta jajaran dengan pihak Polres dan Kodim Pemalang dinilai sebagai prestasi yang patut dicontoh oleh DPC lain.
