CMI. Pemalang – Dalam persiapan menghadapi Pilkada tahun 2024, Kabupaten Pemalang telah menunjukkan komitmennya dengan meluncurkan Indeks Kerukunan Umat Beragama. Bagus Sutopo, Kepala Kesbangpol, dengan antusiasme menyampaikan informasi ini, dibantu oleh Universitas Indonesia untuk mengidentifikasi indikator kerukunan umat beragama di wilayah tersebut. Peluncuran indeks ini berlangsung pada Kamis, 16 Mei 2024, di salah satu hotel di Kabupaten Pemalang.

Menariknya, pada tahun 2023, indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Pemalang telah mencapai angka yang membanggakan, yaitu 74%. Meskipun parameter terendah yang diharapkan adalah 60%, angka 74% menunjukkan kinerja dan profil kerukunan umat beragama yang baik di wilayah ini. Indikator kerukunan bervariasi di setiap kecamatan, menandakan adanya perhatian khusus terhadap kondisi lokal.

Universitas Indonesia membagi data ini menjadi tiga cluster, masing-masing mencerminkan tingkat toleransi yang berbeda di setiap kecamatan. Sebagai tindak lanjut, 14 camat diundang untuk berkolaborasi dalam meningkatkan indeks kerukunan umat beragama berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia.

Lihat Juga:
Penguatan Silaturahmi sebagai Kunci Pembangunan Dalam sambutannya, Bupati Anom menyebutkan bahwa para tokoh yang hadir merupakan representasi sekaligus barometer kondisi Kabupaten Pemalang. Ia menekankan bahwa setelah lebih dari satu tahun memimpin bersama Wakil Bupati, kebersamaan yang solid menjadi syarat mutlak untuk menjalankan amanat rakyat. “Keberhasilan Pemalang ada di tangan kita semua. Ke depan, kita harus terus memperkuat silaturahmi, kerja sama, dan menjalankan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab,” tegas Bupati. Keterbukaan terhadap Kritik Lebih lanjut, Bupati menyatakan komitmennya untuk tetap membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan partai politik. Ia mengaku siap menerima masukan maupun kritik yang konstruktif guna memperbaiki kinerja pemerintahan di masa mendatang. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kesbangpol Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo, melaporkan bahwa momentum pasca-lebaran ini menjadi wadah bagi seluruh elemen pemerintahan untuk saling memaafkan dan mencairkan sekat-sekat komunikasi yang mungkin terjadi selama berinteraksi di lingkungan pemerintahan. Dukungan dari Parlemen Sinyal positif juga datang dari pihak legislatif. Perwakilan Partai Golkar, Nur Azmi Wicaksono, menyatakan bahwa partai politik yang ada di parlemen siap mengawal dan menyelaraskan program pemerintah daerah. “Kami dari partai politik siap bersinergi dan menyinkronkan program agar selaras demi kemajuan Pemalang,” ujar Nur Azmi. Acara ini dihadiri oleh jajaran Tim Penggerak PKK, para Asisten Sekda, sejumlah Kepala OPD, serta Ketua dan Sekretaris partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pemalang.
Bupati Anom Widiyantoro: Sinergi Eksekutif-Legislatif Adalah Barometer Kemajuan Pemalang

Bagus menekankan pentingnya kerjasama antara camat, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), dinas terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Fokus utama adalah meningkatkan kerukunan umat beragama melalui kolaborasi aktif.

Terkait dengan Pilkada, koordinasi yang baik menjadi kunci untuk menghindari politisasi identitas yang rentan muncul selama pemilihan umum. Melalui komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar stakeholder, diharapkan kerukunan umat beragama dapat terus ditingkatkan dan konflik diminimalkan.

“Dengan pendekatan yang baik, komunikasi yang efektif, serta pemahaman mendalam terhadap agama lain, Kabupaten Pemalang dapat terus memelihara kerukunan yang telah tercipta,” ungkap Bagus.

Lihat Juga:
Laskar Merah Putih Pemalang Resmi Kantongi Surat Keterangan Terdaftar dari Bakesbangpol

Kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan akan memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan berdampak positif. Semoga Kabupaten Pemalang terus menjadi contoh dalam memperkuat kerukunan antarumat beragama. (SKM)