PEMALANG – Jagat media sosial di Kabupaten Pemalang mendadak gempar dengan beredarnya foto pindaian (scan) surat permohonan bantuan paket Lebaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Mulyoharjo. Surat yang ditujukan untuk kesejahteraan internal perangkat kelurahan dan pengurus PKK tersebut kini resmi ditarik setelah memicu gelombang kritik dari warganet.

​Rincian Permohonan yang Viral

​Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Lurah Mulyoharjo, Sigit Dwi Pamungkas, tercatat pihak kelurahan mengajukan permohonan bantuan sebanyak 43 paket Lebaran. Rinciannya terdiri dari:

  • ​26 paket untuk perangkat kelurahan.
  • ​17 paket untuk pengurus PKK Kelurahan Mulyoharjo.

​Narasi dalam surat tersebut menyatakan bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk “meningkatkan kesejahteraan” para petugas di lingkungan kelurahan menjelang hari raya.

​Spekulasi dan Sensor Tujuan

​Isu ini semakin memanas lantaran foto surat yang tersebar di grup-grup WhatsApp dan media sosial menunjukkan bagian alamat tujuan yang disensor (ditutup). Hal ini memicu spekulasi liar di masyarakat; banyak yang menduga surat tersebut disebar ke pedagang kecil atau pengusaha di wilayah Mulyoharjo.

​Namun, Lurah Mulyoharjo segera memberikan klarifikasi untuk meluruskan simpang siur tersebut. Sigit menegaskan bahwa surat tersebut tidak ditujukan kepada sembarang pihak, apalagi pertokoan warga.

​”Itu memang yang kami masuki perbankan dan Baznas. Baznas memang mereka menyediakan bingkisan, tahun-tahun sebelumnya ada,” jelas Sigit Dwi Pamungkas saat dikonfirmasi via seluler, Rabu (25/2/2026).

 

​Langkah Penarikan Surat

​Meskipun pihak kelurahan berdalih bahwa permohonan tersebut bersifat tidak memaksa dan menyasar lembaga resmi seperti Kantor Pos dan perbankan, tekanan publik tak terbendung. Menanggapi polemik yang kian meruncing, Pemerintah Kelurahan Mulyoharjo akhirnya memutuskan untuk menarik kembali seluruh surat permohonan tersebut.

​Langkah penarikan ini diambil sebagai bentuk evaluasi agar tidak menimbulkan kegaduhan lebih lanjut di masyarakat, terutama di tengah sensitivitas ekonomi menjelang Lebaran. Kejadian ini kini menjadi sorotan tajam terkait etika instansi pemerintahan dalam menggalang bantuan dari pihak eksternal.