PEMALANG – Kasus sengketa tanah di Kabupaten Pemalang memasuki babak baru yang semakin pelik. Proses mediasi gugatan perdata dengan nomor perkara 01/Pdt.G/2026/PN.Pml yang diajukan oleh Sairil Umam bin Sarifudin dinyatakan gagal total (deadlock) di Pengadilan Negeri (PN) Pemalang, Kamis (26/2/2026). Di saat yang sama, pihak penggugat dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana terkait.
Gagalnya mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator PN Pemalang ini memaksa sengketa jual beli tanah tersebut berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan dalam upaya damai yang dijadwalkan secara prosedural tersebut.
Dua Ranah Hukum Berjalan Beriringan
Kuasa hukum pihak tergugat dari kantor hukum Doni Sahroni, SH., MH & Partner’s, menjelaskan bahwa kebuntuan di meja mediasi menunjukkan adanya substansi persoalan yang cukup berat. Namun, poin yang mengejutkan adalah status hukum penggugat di kepolisian.
“Perlu kami tegaskan, untuk perkara pidananya saat ini sudah masuk tahap penetapan tersangka atas nama Sairil Umam oleh penyidik (Polres Pemalang),” ungkap Advokat Doni Sahroni, SH., MH, didampingi rekan sejawatnya, B. Adhy Djoko Prastowo, SH., MH, mengutip dari Radar Nusantara.
Menurut Doni, penetapan status tersangka tersebut mengindikasikan bahwa penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana yang dilaporkan sebelumnya. Meski demikian, ia menekankan bahwa proses perdata dan pidana adalah dua jalur yang berbeda dan akan berjalan sesuai mekanismenya masing-masing.
Menghormati Proses Persidangan
Dengan dinyatakan deadlock, fokus kini beralih pada pembuktian di persidangan perdata yang akan datang. Pihak tergugat menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh rangkaian hukum guna menguji kebenaran materiil dalam kasus sengketa tanah ini.
“Mediasi sudah dilakukan sesuai prosedur, namun tidak tercapai kesepakatan. Selanjutnya kita hormati proses persidangan pokok perkara,” tutup Doni kepada awak media.
Hingga berita ini diturunkan, sengketa ini menjadi perhatian publik di Pemalang mengingat adanya dua proses hukum (perdata dan pidana) yang saling bersinggungan di waktu yang bersamaan.
