“Jalan Kabupaten yang ada di desa pengaspalannya cuma Rp200 juta, cukup buat 200 meter. Tapi city walk bisa Rp17 miliar? Ini bukan sekadar angka, ini soal keadilan anggaran,” ujar warganet lainnya, menyindir bahwa proyek kebijakan yang tidak berpijak pada kebutuhan rakyat.
Sejak tahap perencanaan, proyek ini sudah menuai penolakan. Namun, Pemkab Pemalang tetap melanjutkannya tanpa dialog terbuka dengan publik. Hal ini memicu kecurigaan soal transparansi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mulai dipertanyakan masyarakat secara luas.
