CMI News — Pemerintah akhirnya memberi sinyal akan ikut menanggung biaya operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Langkah ini dilakukan melalui skema Public Service Obligation (PSO), sebuah mekanisme subsidi layanan publik yang umum diterapkan pada moda transportasi massal.
Informasi ini disampaikan langsung oleh CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, Kamis (5/11).
“Ke depan, Whoosh akan memiliki porsi PSO yang ditanggung pemerintah. Ada bagian sarana yang nantinya akan ditanggung bersama,” ujar Rosan.
Pernyataan ini menandai perubahan penting, mengingat sebelumnya KCJB tidak menerima dukungan PSO, berbeda dengan moda transportasi publik lain seperti KRL, Transjakarta, atau kereta jarak jauh.
Pemerintah Wajib Hadir dalam Transportasi Publik
Rosan menegaskan, dasar pemberian PSO ini sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang. Pemerintah memiliki kewajiban mendukung pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.
Model pembiayaan operasionalnya, menurut Rosan, bisa dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lain yang ditunjuk.
Secara sederhana, PSO berfungsi sebagai penopang biaya operasional agar harga tiket dapat terjangkau publik. Artinya, biaya tiket kereta cepat berpotensi turun jika skema ini telah diberlakukan.
Analisis Ekonomi: Mengapa PSO untuk KCJB Penting?
Pemberlakuan PSO bagi KCJB punya implikasi ekonomi yang cukup luas:
