JAKARTA, 17 November 2025 – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazier, melayangkan kritik keras dan sejumlah catatan kritis terhadap kondisi keuangan serta roadmap proyek PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya. Kritikan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025) kemarin.
Sorotan utama Rizal Bawazier terfokus pada dua isu krusial: struktur permodalan yang rapuh dan kejelasan proyek bernilai triliunan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meskipun Rizal mengakui adanya perbaikan kinerja keuangan dibandingkan BUMN Karya lainnya, ia menyoroti masalah serius pada rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) kedua perusahaan, yang dinilai berada di ambang kekhawatiran.
- PT Nindya Karya: Memiliki DER 2,22 kali.
- PT Brantas Abipraya: Memiliki DER 2,7 kali.
“Debt equity ratio ini 2,22 kali. Kalau yang Brantas 2,7. Ini di ambang kekhawatiran, yaitu 4 kali menurut peraturan pemerintah,” ujar Rizal.
Rizal secara tegas mempertanyakan mengapa tidak ada target penurunan DER yang jelas dalam roadmap perusahaan hingga tahun 2026. Menurutnya, DER yang tinggi ini mengindikasikan bahwa kedua BUMN masih terlalu bergantung pada utang atau pinjaman bank untuk menjalankan operasinya, yang berpotensi membebani keuangan negara.
Desakan Klarifikasi Proyek IKN Senilai Rp5 Triliun
Rizal juga menuntut penjelasan detail mengenai status proyek-proyek besar yang tengah dikerjakan kedua BUMN di IKN, khususnya yang melibatkan dana fantastis dan menjadi perhatian publik.
Proyek IKN yang Disorot:
- Jalan Tol IKN Seksi 1B: Nilai proyek Rp3,7 triliun.
- Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Polri dan BIN: Nilai proyek Rp1,3 triliun.
Pertanyaan Rizal Bawazier:
Apakah proyek dengan total nilai sekitar Rp5 triliun tersebut sudah selesai atau masih dalam progres?
Ia mendesak Dirut kedua BUMN untuk memaparkan rasio penagihan piutang (collection ratio) dari proyek-proyek tersebut, dengan harapan rasionya dapat mencapai lebih dari 90% agar arus kas perusahaan sehat.
Selain itu, Rizal juga meminta kejelasan mengenai kepastian roadmap proyek IKN berikutnya yang akan dikerjakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema lainnya.
Menutup paparannya, Rizal turut menyinggung rencana percepatan divestasi yang dijadwalkan pada tahun 2026. Ia meminta rincian mengenai kepastian rencana tersebut serta potensi penerimaan yang dapat diperoleh dari aksi korporasi divestasi tersebut.
Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada 17 November 2025 bersama PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya dapat disaksikan pada video BREAKING NEWS – KOMISI VI DPR RI RDP DENGAN DIRUT PT. NINDYA KARYA DAN DIRUT PT. BRANTAS ABIPRAYA, yang merupakan rekaman resmi dari pertemuan tersebut di mana kritik Rizal Bawazier disampaikan.
