“Kami datang bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan uang rakyat dipergunakan jujur. Proses lelang fasilitas kesehatan vital ini harus bersih tanpa ‘main mata’,” tegas Jabidi dalam orasinya di hadapan massa aksi.
Dalam audiensi tersebut, GRIB Jaya Pemalang menyerahkan empat tuntutan utama kepada perwakilan Pemkab Pemalang: Transparansi Pembatalan Tender: Mendesak Pokja Pemilihan membeberkan secara terbuka dasar hukum di balik pembatalan pemenang tender sebelumnya., Evaluasi Prosedur Total: Meminta pengkajian ulang secara menyeluruh atas seluruh tahapan lelang apabila terindikasi adanya kecurangan atau pelanggaran regulasi., Pelibatan APH dan Pengawas: Mendesak Inspektorat, LKPP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas serta mengawal proses tender dari awal hingga akhir, dan Prioritas Publik: Menegaskan bahwa proyek fasilitas kesehatan ini harus murni difokuskan untuk pelayanan masyarakat luas, bebas dari intervensi atau kepentingan kelompok tertentu.
Menanggapi desakan massa, perwakilan instansi terkait serta panitia lelang yang menerima audiensi menyatakan komitmennya untuk menampung seluruh aspirasi. Pemkab Pemalang menyatakan siap meninjau ulang tahapan mekanisme tender agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri secara teratur di bawah pengawasan ketat dari personel gabungan Polres Pemalang dan TNI.
