JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menegaskan bahwa dana haji merupakan dana amanah milik jamaah, bukan dana fiskal yang dapat dikelola secara komersial murni oleh negara. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier, dalam Rapat Pleno Baleg terkait Harmonisasi RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Dalam rapat tersebut, F-PKS secara resmi menyampaikan Pendapat Mini Fraksi yang menyetujui kelanjutan revisi UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun, persetujuan ini disertai enam catatan kritis guna memastikan pengelolaan dana haji tetap syariah, amanah, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan jamaah.
Rizal Bawazier menekankan bahwa poin utama dalam revisi ini adalah mempertegas status dana haji. Menurutnya, karena statusnya adalah dana titipan umat, maka pengelolaannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (conservative) dengan profil risiko yang rendah.
