PEMALANG – Presidium Gunung Slamet secara resmi mendesak pemerintah untuk mempercepat perubahan status hutan lindung lereng Gunung Slamet menjadi Taman Nasional. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kerusakan alam, maraknya pembalakan liar, serta ancaman bencana ekologis di wilayah Kabupaten Pemalang.
Desakan tersebut disampaikan dalam forum audiensi yang berlangsung di Balai Rakyat Gedung DPRD Kabupaten Pemalang pada Senin (09/02/2026).
Pertemuan yang berlangsung selama lebih dari empat jam ini dihadiri oleh pimpinan DPRD, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kesbangpol, Satpol PP, serta pihak Perhutani (APH).
Ketua Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional, Andi Rustono, menegaskan bahwa kondisi “Atap Jawa Tengah” tersebut saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menyoroti fenomena banjir bandang di Pulosari dan Sima, serta longsor di Watukumpul sebagai dampak nyata dari gundulnya hutan lindung.
“Ada sekitar 35 ribu hektare lahan di Pemalang yang bergantung pada pengairan sumber mata air Gunung Slamet. Kita tidak bisa diam melihat penambangan ilegal dan penebangan pohon secara liar terus terjadi,” ujar Andi di hadapan forum.
