Pembangunan RS Tipe D Randudongkal Jangan Tertunda: Komunitas Pemantau Minta Kepastian Proses

Pemalang, CMI News – Proses tender lanjutan pembangunan Rumah Sakit Tipe D Randudongkal, Kabupaten Pemalang, telah memasuki tahap akhir. Namun, hingga pertengahan April 2026, belum ada kepastian mengenai penetapan penyedia barang dan jasa.

Hal ini mendorong Komunitas Pemantau Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Pemalang untuk melakukan audiensi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat, Rabu (16/4).

Dalam audiensi tersebut, Komunitas diterima langsung oleh Slamet selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Menurutnya, mereka menegaskan pentingnya percepatan proses penetapan pemenang mengingat pembangunan rumah sakit tersebut sangat dinantikan masyarakat sebagai upaya peningkatan layanan kesehatan, khususnya di wilayah Randudongkal dan sekitarnya.

Adapun beberapa poin penting yang dihasilkan dari audiensi tersebut, antara lain:

1. Nilai pagu tender pembangunan RS Tipe D Randudongkal mencapai Rp 25.181.150.000.
2. Proses tender telah rampung di tingkat POKJA, dengan pemenang tender yaitu PT Reka Resti Utama.
3. Saat ini proses memasuki tahap penetapan penyedia, namun terjadi penundaan karena menunggu arahan dari Bupati Pemalang yang baru.
4. Penundaan ini tidak berarti pembatalan proses pengadaan.

Tafsir Slamet, selaku Koordinator Komunitas, menyampaikan bahwa masyarakat sangat menunggu realisasi pembangunan lanjutan rumah sakit tersebut.

“Kami memahami bahwa ada dinamika pemerintahan, namun pelayanan kesehatan tidak boleh tertunda. Kami meminta agar Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat penetapan penyedia,” tegas nya saat dihubungi CMINews.co.id. Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, komunitas juga menyatakan komitmennya untuk mengawal proses pembangunan hingga ke lapangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Pembangunan RS Tipe D Randudongkal merupakan proyek strategis yang diharapkan mampu mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Pemalang.

Jika proses terus tertunda, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas layanan serta efisiensi anggaran dan waktu pelaksanaan, terlebih dengan mempertimbangkan faktor cuaca di musim mendatang.

Komunitas menegaskan bahwa pengawasan partisipatif dari masyarakat merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Mereka berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan Bupati Pemalang, dapat mendengar aspirasi ini dan segera memberikan kejelasan atas kelanjutan proyek pembangunan rumah sakit tersebut. (Red/SAL).