Subsidi dan Kepentingan Publik
Lebih jauh, Amran menekankan bahwa permainan harga beras tidak bisa dilepaskan dari kebijakan subsidi pemerintah. Setiap tahun, anggaran hingga Rp150 triliun dari APBN dialokasikan untuk mendukung produksi pangan, termasuk beras.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
“Kalau ada permainan harga, berarti bukan hanya konsumen yang dirugikan, tapi juga negara. Maka pemerintah harus intervensi,” ujarnya.
Implikasi Ekonomi dan Pasar
Kasus ini memperlihatkan bagaimana asimetri informasi dalam rantai pasok pangan masih menjadi masalah besar di Indonesia. Konsumen membayar harga premium, namun tidak mendapatkan kualitas yang semestinya.
