CMI NEWS — Berita geger datang dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu mengatakan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, tewas karena serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam kompleks kediamannya, Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Otoritas Iran kemudian membenarkan kabar tersebut. Media pemerintah memberitakan siaran duka, bahkan beberapa presenter terlihat menitikkan air mata saat mengumumkan wafatnya tokoh paling berpengaruh dalam sistem Republik Islam itu.
Pemerintah Iran juga menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari.
Khamenei selama lebih dari tiga dekade menjadi figur sentral yang menentukan arah kebijakan strategis Iran, baik di dalam negeri maupun dalam percaturan geopolitik kawasan.
Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa Khamenei dan sejumlah pejabat tinggi Iran.
“tidak dapat bersembunyi dari kemampuan intelijen Amerika Serikat dan sistem pelacakan paling canggih di dunia,” kata Trump dikutip dari Reuters Minggu, (1/3/2026).
Ali Khamenei resmi menjabat Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, menggantikan Ruhollah Khomeini, arsitek Revolusi Islam 1979.
Berbeda dengan Khomeini yang dikenal sebagai simbol ideologis revolusi, Khamenei membangun kekuasaannya melalui konsolidasi militer, politik, dan jaringan pengaruh regional.
Sebelum menduduki posisi tertinggi negara, Khamenei pernah menjabat Presiden Iran pada masa Perang Iran–Irak (1980–1988).
Pengalaman perang tersebut membentuk pandangannya yang sangat waspada terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat, yang kala itu mendukung Irak di bawah Saddam Hussein.
“Dia adalah presiden masa perang yang keluar dari konflik dengan keyakinan bahwa Iran selalu berada dalam ancaman dan harus bersiap setiap saat,” ujar Vali Nasr, pakar Iran, seperti dikutip dari Al Jazeera, Senin, (2/3/2026).
Di bawah kepemimpinannya, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) berkembang menjadi kekuatan dominan, tak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga politik dan ekonomi.
Khamenei mendorong konsep “ekonomi perlawanan” sebagai strategi menghadapi sanksi Barat dan menjaga kemandirian nasional.
Namun, pendekatan keras ini memicu kritik luas di dalam negeri. Penanganan represif terhadap protes pemilu 2009 serta gelombang demonstrasi 2022 terkait hak perempuan menegaskan gaya kepemimpinan Khamenei yang memandang gejolak domestik sebagai ancaman keamanan negara.
“Rakyat Iran membayar harga yang mahal atas versi kemerdekaan nasional seperti ini,” kata Nasr.
“Dalam prosesnya, Khamenei kehilangan dukungan dari sebagian besar masyarakat.”
Meski dikenal keras, Khamenei tak sepenuhnya menutup pintu kompromi.
Ia menyetujui perjanjian nuklir 2015 atau JCPOA demi meredakan tekanan ekonomi. Namun, keputusan Amerika Serikat di era Trump untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut mendorong Iran kembali ke jalur konfrontasi.
Khamenei kemudian memperkuat jaringan sekutu regional yang dikenal sebagai “poros perlawanan”, mencakup Hizbullah, Hamas, dan Houthi.
Strategi ini menjadikan Iran pemain kunci konflik kawasan, sekaligus target utama Israel.
Ketegangan meningkat pasca perang Israel–Hamas, disusul serangkaian serangan Israel terhadap kepentingan Iran. Bahkan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat melontarkan ancaman terbuka terhadap Khamenei.
