“Keterangan saksi penting untuk melihat apakah ada modus lain, termasuk pengondisian sejak tahap perencanaan,” kata Budi.
KPK juga membuka peluang pengembangan perkara jika ditemukan indikasi tindak pidana korupsi lain dalam pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi.
Staf Khusus dan Celah Pengawasan
Selain Eko dan Asep, Bupati Bekasi diketahui memiliki tiga staf khusus lainnya, yakni Rahman Arip (Bidang Hukum), Dewi Nandini Aryawan (Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), serta Indra Purwaka (Ekonomi, Investasi, Perencanaan, dan Pembangunan Daerah).
Secara administratif, staf khusus tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Namun dalam praktik pemerintahan daerah, posisi ini kerap berfungsi sebagai gatekeeper, penjaga akses menuju kepala daerah.
Seorang peneliti tata kelola pemerintahan menyebut minimnya aturan pengawasan membuat jabatan staf khusus rawan disalahgunakan.
