CMI News — Upaya pemerintah mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi tantangan besar. Dari total sekitar 16.300 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 3.223 dapur yang mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Artinya, tingkat kepatuhan baru menyentuh 19,7%, jauh dari ideal.
Data tersebut diungkap dalam rapat perdana implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Kami baru saja menyelesaikan kick-off implementasi Perpres 115 Tahun 2025. Sekarang percepatan kita kejar, termasuk SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi,” ujar Zulhas.
Target Jumbo: 82,9 Juta Penerima Manfaat pada Maret
Zulhas menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mulai Maret mendatang. Dengan waktu yang semakin mepet, pemerintah kini fokus mempercepat berbagai aspek teknis.
Salah satu fokus utama adalah penyelesaian 13 regulasi turunan, termasuk aturan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Pangan. Di saat bersamaan, percepatan sertifikasi dapur umum juga menjadi prioritas mutlak agar kualitas makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
SLHS: Fondasi Mutlak untuk Keamanan Makanan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui rendahnya dapur umum yang sudah tersertifikasi laik higiene. Meski jumlah SPPG aktif mencapai lebih dari 16 ribu unit, hanya seperlima yang memenuhi persyaratan SLHS.
“Yang sudah mengantongi SLHS baru 3.223 SPPG dari total aktif 16.300,” ujar Dadan.
Minimnya sertifikasi ini menjadi sorotan penting, mengingat dapur umum merupakan tulang punggung penyediaan makanan MBG setiap hari. Tanpa standar yang memadai, potensi risiko kontaminasi, keracunan, hingga gangguan distribusi bisa meningkat.
Mengapa Sertifikasi Laik Higiene Begitu Penting?
Dalam konteks program raksasa seperti MBG, SLHS bukan sekadar dokumen administratif—melainkan indikator bahwa dapur umum telah memenuhi standar:
Kebersihan ruangan dan peralatan masak
Sanitasi air, penyimpanan bahan makanan, dan distribusi
Penanganan bahan pangan sesuai prinsip keamanan pangan
Kesiapan tenaga ahli gizi dalam perancangan menu seimbang
Tanpa sertifikasi tersebut, rantai distribusi makanan untuk jutaan anak dan masyarakat rentan dapat terancam.
Pemerintah Tancap Gas: Percepatan Infrastruktur Hingga Tenaga Ahli
Selain SLHS, pemerintah juga mempercepat pemetaan SPPG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang sering kali memiliki tantangan logistik.
Fokus percepatan meliputi:
Validasi dan konversi SPPG menjadi dapur umum yang memenuhi standar
Peningkatan kompetensi dan jumlah tenaga ahli gizi
Finalisasi regulasi pendukung program MBG
Koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah
Zulhas menegaskan bahwa seluruh pekerjaan teknis ini akan dikejar agar per Maret 2026 seluruh penerima manfaat dapat memperoleh makanan bergizi secara aman dan tepat waktu.
