CMI News — Upaya pemerintah mempercepat implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi tantangan besar. Dari total sekitar 16.300 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 3.223 dapur yang mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Artinya, tingkat kepatuhan baru menyentuh 19,7%, jauh dari ideal.
Data tersebut diungkap dalam rapat perdana implementasi Peraturan Presiden (Perpres) 115 Tahun 2025 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Kami baru saja menyelesaikan kick-off implementasi Perpres 115 Tahun 2025. Sekarang percepatan kita kejar, termasuk SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi,” ujar Zulhas.
Target Jumbo: 82,9 Juta Penerima Manfaat pada Maret
Zulhas menjelaskan bahwa program MBG ditargetkan dapat menjangkau 82,9 juta penerima manfaat mulai Maret mendatang. Dengan waktu yang semakin mepet, pemerintah kini fokus mempercepat berbagai aspek teknis.
Salah satu fokus utama adalah penyelesaian 13 regulasi turunan, termasuk aturan dari Kementerian Keuangan dan Kemenko Pangan. Di saat bersamaan, percepatan sertifikasi dapur umum juga menjadi prioritas mutlak agar kualitas makanan yang disajikan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
SLHS: Fondasi Mutlak untuk Keamanan Makanan MBG
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengakui rendahnya dapur umum yang sudah tersertifikasi laik higiene. Meski jumlah SPPG aktif mencapai lebih dari 16 ribu unit, hanya seperlima yang memenuhi persyaratan SLHS.
