Tanjung Jabung Timur, CMInews.co.id – Kabar tak sedap menyelimuti SDN 190 Karya Bakti, Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Kepala Sekolah (Kepsek) Musri, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam dunia pendidikan, justru diduga menghindar dari awak media di tengah mencuatnya isu penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan tabungan siswa. Keengganan beliau untuk ditemui, bahkan setelah awak media CMInews.co.id berulang kali menyambangi sekolah, semakin memperkuat dugaan adanya masalah serius yang coba ditutupi.

Sudah lima kali dalam beberapa waktu terakhir, tim CMInews.co.id mendatangi SDN 190 untuk mencoba mengonfirmasi langsung berbagai informasi yang beredar. Namun, setiap kali, Kepsek Musri selalu tidak ada di tempat. Para guru di sekolah pun seolah kompak menutupi keberadaan pimpinan mereka. Upaya komunikasi melalui telepon genggam maupun WhatsApp juga tak membuahkan hasil hingga Selasa, 22 Juli 2025.

Berbagai Dugaan Mencuat dari Investigasi Lapangan:

Investigasi kami di lapangan mengungkap beberapa dugaan krusial yang perlu mendapat perhatian serius:

Bantuan PIP Tidak Tepat Sasaran atau Tak Tersalurkan: Salah seorang warga SK 28 Karya Bakti, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan adanya dugaan bahwa bantuan PIP, yang seharusnya menjadi penopang pendidikan bagi siswa kurang mampu, tidak tepat sasaran atau bahkan tidak tersalurkan secara utuh. Jika benar, ini adalah pelanggaran serius yang dapat merugikan hak-hak dasar siswa.
Uang Tabungan Siswa Diduga Digunakan untuk Pembelian Buku: Lebih mengkhawatirkan lagi, informasi yang kami terima menyebutkan bahwa uang tabungan siswa di SDN 190 diduga digunakan untuk membeli buku di sekolah. Ini adalah praktik yang patut dipertanyakan karena uang tabungan seharusnya menjadi hak mutlak siswa dan orang tua, bukan untuk keperluan operasional sekolah.
Kepala Sekolah Jarang Masuk: Dugaan lain yang mengemuka adalah Kepsek Musri jarang masuk sekolah, bahkan disebut-sebut hanya sekali dalam seminggu. Ketidakhadiran pimpinan tentu dapat mempengaruhi kinerja sekolah dan pengawasan terhadap berbagai program.

Keengganan Kepsek Musri untuk memberikan klarifikasi langsung menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik. Sikap ini sangat disayangkan karena dapat menghambat proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Potensi dampak buruk terhadap siswa dan orang tua murid, yang merupakan stakeholder utama, menjadi kekhawatiran terbesar.

Pihak berwenang, khususnya Dinas Pendidikan setempat, diharapkan segera turun tangan. Investigasi menyeluruh dan independen perlu dilakukan untuk membongkar kebenaran di balik dugaan-dugaan ini. Transparansi adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan benar-benar sampai kepada yang berhak. Hingga berita ini ditayangkan, Kepsek Musri masih belum bisa dimintai keterangan.