Pemalang, Jawa Tengah – Kondisi birokrasi di Kabupaten Pemalang tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, kinerja Satuan Kepala Pemerintah Daerah (SKPD/OPD) beserta jajarannya dinilai minim inisiatif dan terkesan normatif. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pemalang, Heriyanto, dan diperkuat oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, H. Aris Ismail, A.Md.

Kinerja OPD yang Lesu dan Minim Inisiatif

Heriyanto, pada Kamis, 3 Juli 2025, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya inisiatif dari para Kepala OPD dan jajarannya dalam upaya pembangunan daerah di bidang masing-masing. “Artinya di antara para Kepala OPD dan jajarannya dalam kinerjanya terkesan normatif dan tidak ada inisiatif dalam upaya pembangunan daerah di bidang masing-masing,” ujarnya.

Senada dengan Sekda, H. Aris Ismail, A.Md, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, dalam pernyataannya pada Sabtu, 5 Juli 2025, juga mengkritik keras kondisi ini. “Pastinya kinerja para OPD di Kabupaten Pemalang tidak ada upaya peningkatan di bidang pembangunan di Kabupaten Pemalang, sehingga terkesan tidak ada upaya atau inisiatif di masing-masing para OPD,” tegas Aris Ismail kepada awak media.

Dugaan ASN Bolos dan Dampak Ketergantungan Pimpinan

Tidak hanya masalah inisiatif, Heriyanto juga menyoroti adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga sering bolos kerja. Ia menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan ini. “Berkaitan dengan oknum ASN yang mbalelo atau sering mbolos, sini laporannya dan nanti kami konfirmasi langsung ke BKD,” kata Heriyanto.

Menurut Aris Ismail, salah satu faktor penyebab minimnya inisiatif ini mungkin adalah dampak dari situasi beberapa waktu lalu yang membuat kinerja OPD cenderung menunggu perintah dari pimpinan Kepala OPD di Kabupaten Pemalang. Kondisi ini diperparah dengan absennya Bupati yang sedang bertugas di luar daerah, sebagaimana disampaikan Heriyanto yang saat ini menunggu perintah Bupati di kantor.

Tantangan Serius Bagi Pembangunan Pemalang

Situasi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Pemalang. Kinerja birokrasi yang normatif, kurang inisiatif, ditambah dugaan pelanggaran disiplin ASN, berpotensi menghambat laju pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Diperlukan evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah konkret untuk mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan profesionalisme di tubuh birokrasi Kabupaten Pemalang demi tercapainya pembangunan daerah yang lebih optimal.