“Apapun yang terjadi di pemerintah daerah, catatan utamanya adalah jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain menunjuk Plt Bupati, Pemprov Jateng juga berencana melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Sumarno dijadwalkan bertemu langsung dengan Nurkholes untuk mengawal agar program-program pelayanan publik tetap berjalan efektif tanpa kendala.
Di sisi lain, peristiwa ini kembali menjadi sentilan keras bagi para pejabat daerah. Sumarno menekankan bahwa integritas harus senantiasa dijadikan fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, kasus hukum yang menjerat kepala daerah harus menjadi alarm pengingat bagi seluruh instansi.
“Imbauannya tentu saja agar selalu mengedepankan integritas. Integritas itu memang gampang diungkapkan, tapi pelaksanaannya sulit. Itulah yang harus terus-menerus kita ingatkan,” tegasnya.
Untuk mencegah kasus serupa terulang, Pemprov Jateng bersama Gubernur Ahmad Luthfi terus memperkuat mitigasi risiko korupsi dengan menggandeng KPK melalui supervisi dan perbaikan tata kelola di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan ketat difokuskan pada area-area yang terbilang rawan, seperti proses pengadaan barang dan jasa serta praktik jual beli jabatan.
“Pak Gubernur selalu mengajak KPK melakukan supervisi. Tolong teman-teman benar-benar menegakkan hal-hal yang selama ini sering diingatkan, terutama mitigasi risiko pada pengadaan barang dan jasa maupun praktik jual beli jabatan,” pungkas Sumarno.
