CMI News — Pemerintah tengah menimbang langkah strategis untuk menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan ini masih dalam tahap kajian, namun diarahkan untuk menghidupkan kembali daya beli masyarakat yang melemah dalam dua tahun terakhir.
Menurut Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, langkah tersebut merupakan strategi kunci untuk memecah kebuntuan daya beli yang selama ini menahan laju pemulihan ekonomi nasional.
“Sejak PPN dinaikkan beberapa waktu lalu, terjadi pergeseran perilaku konsumsi. Masyarakat cenderung menahan belanja dan memprioritaskan tabungan. Akibatnya, daya dorong konsumsi rumah tangga melemah,” jelas Fakhrul, Selasa (15/10/2025).
Mendorong Konsumsi dan Sektor Padat Karya
Fakhrul menjelaskan, penurunan tarif PPN akan berdampak langsung pada penurunan harga barang dan jasa, sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berbelanja. Dampaknya, permintaan domestik kembali menggeliat — terutama di sektor-sektor padat karya seperti makanan dan minuman, ritel, pariwisata, dan logistik.
Tak hanya itu, ia menilai kebijakan ini dapat menjadi insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk beralih ke sektor formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, transisi menuju ekosistem formal akan lebih menarik karena membuka akses terhadap pembiayaan dan dukungan kebijakan pemerintah.
