CMI News – Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik penyelundupan komoditas strategis Indonesia, khususnya timah dari Bangka Belitung. Menurutnya, hampir 80% produksi timah nasional justru keluar dari jalur ilegal menuju pasar internasional.
“Macam-macam caranya, ada yang pakai kapal, ferry, bahkan sampan. Tapi sekarang sudah kita tutup, tidak boleh ada yang keluar,” tegas Prabowo dalam keterangannya, Selasa (30/9).
Kebocoran Sistemik dan Tambang Ilegal
Bangka Belitung sejak lama dikenal sebagai salah satu produsen timah terbesar dunia. Namun, alih-alih menambah devisa negara, hasil tambang justru banyak bocor lewat jalur ilegal. Prabowo menyebut terdapat sekitar 1.000 tambang timah ilegal yang masih beroperasi di wilayah tersebut.
Situasi ini ia gambarkan sebagai bentuk “perampokan sistemik” akibat kelengahan pengawasan. Kekayaan sumber daya alam bangsa, kata Prabowo, selama ini terkuras tanpa memberikan manfaat optimal bagi negara.
Jurus Prabowo: Operasi Terpadu
Untuk menghentikan praktik tersebut, pemerintah menggelar operasi besar-besaran sejak 1 September lalu. Prabowo telah menginstruksikan TNI, Polri, serta Bea Cukai untuk menutup jalur penyelundupan dan menindak tegas para pelaku.
“Operasi ini harus membersihkan tambang ilegal. Jika perlu, negara akan mengambil alih pengelolaannya,” tegasnya.
Langkah ini bukan hanya berlaku untuk timah. Prabowo juga menyinggung komoditas strategis lain seperti nikel, batu bara, hingga bauksit yang masih menghadapi persoalan serupa.
Dampak Ekonomi: Potensi Penerimaan Negara
Jika kebocoran bisa ditekan, potensi tambahan penerimaan negara dari sektor tambang diperkirakan sangat signifikan. Optimalisasi penerimaan dari timah dan mineral lainnya dapat memperkuat posisi APBN, sekaligus mengurangi ketergantungan pada utang.
“Kalau kebocoran ini kita tutup, penerimaan negara akan jauh lebih besar. Dan kemakmuran bisa benar-benar dinikmati rakyat,” ujar Prabowo.
