Indonesia terus menegaskan sikapnya dalam menjaga kedaulatan di Laut Natuna Utara (LNU) dengan berpegang pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Langkah ini menjadi sorotan dalam diskusi bertajuk “Hubungan Indonesia-China Pasca Joint Statement: Perspektif Diplomasi dan Keamanan” yang digelar oleh Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) pada 23 Januari 2025 di Jakarta.
Diskusi tersebut dihadiri sejumlah pakar, termasuk Mayjen TNI Pujo Widodo, mantan Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan), dan Kolonel Laut Panji Suwarno, Ketua Program Studi Keamanan Maritim Unhan. Kedua narasumber sepakat bahwa pernyataan bersama Indonesia dan China yang dirilis pada November 2024 merupakan langkah diplomatik yang dapat dimaklumi, namun menuntut kehati-hatian agar tidak melemahkan posisi Indonesia di kawasan.
Mayjen Pujo Widodo menyoroti tantangan geopolitik yang dihadapi Indonesia, termasuk ketegangan strategis antara China dan Amerika Serikat serta potensi konflik di Taiwan. Ia mengapresiasi upaya pemerintah dalam menavigasi hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut.
“Indonesia menunjukkan keluwesan dengan tetap menjalin latihan militer bersama AS dan negara-negara lainnya, sambil mempererat kerja sama ekonomi dengan China,” ujarnya.
Namun, ia juga mengingatkan perlunya memperkuat kehadiran TNI AL di wilayah-wilayah rawan seperti LNU, guna mencegah potensi pencaplokan wilayah oleh China.
Eksplorasi konten lain dari CMI News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
