PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal transparansi dan akuntabilitas anggaran. Pemkab Pemalang sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang, Kamis (11/6/2026).
Saat menerima dokumen penting tersebut, Bupati Anom tidak sendiri. Ia didampingi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, jajaran Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.
Usai prosesi penyerahan, Bupati Anom Widiyantoro menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas pencapaian ini. Menurutnya, opini WTP dari BPK merupakan buah dari kerja keras seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pemalang dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.
“Alhamdulillah Kabupaten Pemalang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Insyaallah capaian ini menjadi bekal bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan keuangan ke depan,” ujar Bupati Anom kepada awak media.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim pemeriksa dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Selama proses audit berlangsung, BPK dinilai telah memberikan masukan-masukan yang sangat konstruktif bagi jalannya pemerintahan di Pemalang.
Lebih lanjut, Anom berharap predikat WTP ini tidak sekadar menjadi simbol prestasi di atas kertas. Raihan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan (trust) dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kepercayaan tersebut krusial dalam mendukung serta mengucurkan berbagai program pembangunan strategis di Kabupaten Pemalang ke depan.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dari BPK, Pemkab Pemalang menegaskan tidak akan terlena. Komitmen penuh tetap ditekankan untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.
Saat ini, berbagai catatan detail dari BPK telah diinventarisasi oleh pihak Inspektorat Kabupaten Pemalang agar bisa segera diselesaikan sesuai dengan koridor hukum dan ketentuan yang berlaku.
“Catatan dari BPK cukup detail dan konstruktif. Semua sudah kami inventarisir dan mudah-mudahan segera dapat kami tindak lanjuti demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkas Bupati Anom.
