Pengawasan Dana Pendidikan: Meminta KPK mengecek alur distribusi Dana BOS dan BPOP guna memastikan tidak ada pemotongan ilegal di lapangan.
Tak hanya itu, Hendri mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan laporan di tingkat lokal. Menurutnya, selama ini laporan masyarakat sering kali hanya dilimpahkan ke Inspektorat Tulungagung tanpa penyelesaian yang konkret.
“OTT yang terjadi bukanlah peristiwa instan, melainkan buah dari monitoring panjang. Kami sudah memberikan sinyal peringatan jauh-jauh hari, namun sayangnya sering kali diabaikan oleh oknum di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” ujar Hendri.
Ia berharap KPK memiliki keberanian untuk menyapu bersih sisa-sisa praktik koruptif di Tulungagung demi terciptanya pemerintahan yang transparan. “Semua bukti penyalahgunaan jabatan telah kami persiapkan. Kami menunggu langkah nyata KPK menjadikan kasus pungli SMK dan pengadaan internet sebagai agenda prioritas selanjutnya,” pungkasnya.
