PEMALANG, CMI News – Praktik pengelolaan anggaran di SMP Negeri 1 Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, kini memicu kegaduhan dan tanda tanya besar. Di tengah kucuran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mencapai ratusan juta rupiah, pihak sekolah justru menarik pungutan sebesar Rp 850.000 per siswa untuk kegiatan study tour.
Berdasarkan data profil sekolah, yang berhasil dihimpun CMI News, SMP Negeri 1 Bantarbolang tercatat memiliki 672 murid dengan status akreditasi A.
Kejanggalan muncul saat menilik rincian penggunaan Dana BOS Tahap 1 yang baru saja dicairkan pada 22 Januari 2025 senilai Rp 366.850.000. Dari total dana tersebut, negara telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp 38.059.600 untuk pos Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler.
Selain itu, terdapat beberapa alokasi besar lainnya yang sudah dicairkan pada tahap 1 ini, antara lain:
- Pengembangan Perpustakaan: Rp 62.316.000
- Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran: Rp 54.110.200
- Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp 37.619.500
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Rp 90.827.500
- Pembayaran Honor: Rp 53.412.000
Keberadaan anggaran ekstrakurikuler senilai puluhan juta rupiah tersebut memicu pertanyaan kritis dari wali murid: Mengapa biaya perjalanan masih dibebankan sepenuhnya kepada orang tua, sementara anggaran negara untuk kegiatan siswa sudah tersedia?
Bagi banyak orang tua, biaya Rp 850.000 merupakan beban yang sangat berat. Sejumlah wali murid mengaku harus mencari pinjaman atau berutang agar anak mereka tetap bisa mengikuti kegiatan demi menjaga mental dan pergaulan sang anak.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan adanya skema cashback dari biro perjalanan yang mengalir ke oknum sekolah. Pakar hukum, Dr. (c) Imam Subiyanto, S.H., M.H., CPM, menegaskan bahwa jika ada uang pengembalian dari travel yang dinikmati pihak sekolah tanpa masuk ke Rencana Anggaran Biaya (RAB) resmi, maka itu memenuhi unsur pungli dan penyalahgunaan jabatan.*
” Jika sekolah tetap menarik pungutan besar tanpa transparansi rincian biaya riil, ini adalah pola klasik mark-up biaya untuk mendapatkan cashback. Satgas Saber Pungli harus segera turun tangan,” tegas Imam Subiyanto.
Kepala Sekolah Belum Merespon
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMP Negeri 1 Bantarbolang, Ika Fariatul Apriliani, saat dikonfirmasi oleh tim redaksi mengenai urgensi pungutan di tengah seperti biaya staditour, dan cairnya Dana BOS Tahap 1 seperti Ekstrakurikuler, belum memberikan respon atau klarifikasi apapun.
Landasan Regulasi: Larangan Pungutan Liar
Pemerintah telah mengatur secara ketat melalui Permendikbud No. 75 Tahun 2016 dan Perpres No. 87 Tahun 2016 bahwa sekolah dilarang keras mengambil keuntungan dari pengadaan jasa, termasuk biro perjalanan.
Secara aturan, biaya Study Tour (karya wisata) memang tidak boleh menggunakan dana BOS atau BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) dan umumnya tidak dimasukkan dalam kategori kegiatan ekstrakurikuler yang dapat didanai oleh negara. Namun, menjadi sorotan utama kegiatan ekstrakurikuler dan Pembiayaan Staditour yang dianggap memberatkan orgtua murid dan Cash Back travel.
Penggunaan dana yang tidak transparan dan tanpa kesepakatan tertulis yang mendetail dengan wali murid dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum.
Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang diharapkan segera melakukan audit investigatif untuk memastikan apakah dana ekstrakurikuler dari BOS tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya. (Surya).






