Cikarang CMI News — Indonesia dan Amerika Serikat resmi menyepakati kerangka kerja baru untuk memperkuat hubungan dagang bilateral. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi penurunan tarif impor kedua negara, termasuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan pembelian produk energi dari Negeri Paman Sam.
Salah satu poin utama dari kerja sama ini adalah penurunan tarif produk ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi hanya 19%, yang semula dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Agustus mendatang. Sebagai imbal baliknya, Indonesia akan memperluas impor energi dari AS termasuk LPG, minyak mentah, dan bensin dengan estimasi nilai mencapai US$ 15 miliar.
Namun menariknya, dominasi AS sebagai pemasok energi, khususnya LPG, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum kesepakatan ini diteken.
Amerika Serikat Pegang Kendali Impor LPG RI
Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, Amerika Serikat menjadi negara pemasok utama LPG bagi Indonesia. Nilainya mencapai US$ 2,03 miliar atau sekitar Rp 33,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.277/US$), setara dengan 53% dari total impor LPG nasional yang tercatat sebesar US$ 3,8 miliar.
Angka ini menjadikan AS sebagai mitra strategis utama dalam rantai pasok energi nasional, khususnya untuk LPG yang masih sangat bergantung pada impor.
Sebagai perbandingan, Qatar yang berada di posisi kedua hanya menyumbang sekitar US$ 0,4 miliar (11%), disusul Uni Emirat Arab (UEA) sebesar US$ 0,39 miliar (10%), Arab Saudi US$ 0,38 miliar (10%), Kuwait US$ 0,24 miliar (6%), dan Aljazair US$ 0,18 miliar (5%). Sementara itu, sisanya berasal dari negara-negara lain dengan total kontribusi sekitar 5%.
Apa Artinya bagi Ketahanan Energi RI?
Dominasi Amerika Serikat sebagai pemasok LPG terbesar bagi Indonesia menunjukkan ketergantungan tinggi pada satu sumber negara. Di satu sisi, kerja sama ini menciptakan stabilitas pasokan dan efisiensi logistik karena AS memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur ekspor yang kuat.
Namun, di sisi lain, tingginya konsentrasi impor pada satu negara juga menyimpan risiko dalam jangka panjang, terutama jika terjadi ketegangan geopolitik atau gangguan pasokan.
Maka dari itu, meskipun kerja sama dengan AS memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, Indonesia tetap perlu menjaga diversifikasi sumber energi demi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
