Pemalang, CMI News – Setelah melakukan audiensi sebelumnya, Aliansi Pantura Bersatu, yang terdiri dari Marcab Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Pemalang, Dewan Pimpinan Cabang SC 234 Pemalang, Gerakan Pekerja dan Buruh, Forum Islam, dan Forum Wartawan seperti WPSP, CMI. Mereka akan kembali menggelar aksi damai pada 26 Februari 2025.

Aksi ini, yang diberi tajuk Aksi Damai Jilid II, bertujuan untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang agar segera menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang dinilai belum diterapkan dengan maksimal.

Kekecewaan atas Ketidakseriusan Pemerintah Daerah

Lihat Juga:
Izin Minuman Beralkohol Tak Ada, Pemilik Karaoke di Pemalang Terancam Pindana

Aksi ini muncul sebagai bentuk kekecewaan dan keprihatinan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak serius dalam menjalankan amanat Perda dan Perbup.

Sejumlah pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti bangunan ilegal dan tempat usaha yang tidak mematuhi ketentuan perizinan, menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Ketua Marcab LMPI Kabupaten Pemalang menyatakan, “Kami merasa perlu untuk kembali mengingatkan pemerintah tentang pentingnya penegakan hukum yang adil. Kami sudah melakukan audiensi sebelumnya, namun sampai sekarang belum ada langkah konkret untuk menertibkan pelanggaran yang jelas terlihat di lapangan.”

Lihat Juga:
Diduga Tak Berizin, Pembangunan Tower di Saradan Akan Dihentikan Satpol-PP Pemalang

2 Poin Tuntutan Utama dalam Aksi Damai Jilid II

Dalam aksi ini, Aliansi Pantura Bersatu membawa dua tuntutan utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang:

  1. Penertiban dan Penyegelan Tower Ilegal di Desa Saradan

    Aliansi Pantura Bersatu mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pemalang segera menertibkan dan menyegel bangunan tower yang terletak di belakang Desa Saradan, Kecamatan Pemalang. Tower ini diduga tidak memiliki izin atau beroperasi secara ilegal, yang jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2018 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi. Masyarakat meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pembangunan ilegal ini.

  2. Penertiban dan Penyegelan Cafe & Karaoke BUZZ KTV di Kelurahan Pelutan

    Poin kedua adalah menuntut penertiban dan penyegelan Cafe & Karaoke BUZZ KTV yang terletak di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang. Tempat usaha ini diketahui menjual minuman beralkohol tanpa izin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

    Aliansi Pantura Bersatu menilai bahwa kegiatan usaha ini telah melanggar peraturan yang ada, dan sudah saatnya pemerintah bertindak untuk menegakkan hukum.

Tanggal dan Lokasi Aksi Damai

Aksi Damai Jilid II ini akan dilaksanakan pada:

  • Hari/Tanggal: Rabu, 26 Februari 2025, hingga ada kepastian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang
  • Pukul: 12.00 WIB hingga ada kepastian
  • Lokasi Aksi:
    1. Kantor Bupati Pemalang
    2. Lokasi pembangunan tower di Desa Saradan, Kecamatan Pemalang
    3. Lokasi Cafe & Karaoke BUZZ KTV di Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pemalang
  • Jumlah Peserta: Diperkirakan sekitar 1.000 orang
  • Perlengkapan: Tali penyegelan, papan penyegelan, sound system, dan banner

Harapan untuk Kepastian Hukum di Kabupaten Pemalang

Penyelenggara aksi berharap bahwa dengan adanya aksi damai ini, Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat lebih serius dalam menegakkan peraturan dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah tersebut.

Aliansi Pantura Bersatu juga menekankan pentingnya penerapan hukum yang tegas untuk menciptakan tata kelola wilayah yang lebih baik dan transparan.

“Ini bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga soal memberikan rasa aman dan adil bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pemalang. Kami berharap pemerintah segera merespon tuntutan ini dengan tindakan nyata,” ujar salah satu perwakilan dari DPC SC 234 Kabupaten Pemalang.

Dengan adanya tuntutan ini, diharapkan Kabupaten Pemalang dapat memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum yang ada, serta memastikan bahwa setiap peraturan yang telah disahkan benar-benar diterapkan dengan konsisten demi kebaikan bersama.***