JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses belajar mengajar bagi peserta didik di sekolah terdampak banjir tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan operasional, termasuk penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) hingga pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS), kini sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Menteri Mu’ti menjelaskan bahwa keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran adalah prioritas utama. Namun, karena kondisi dampak banjir yang berbeda-beda di setiap lokasi, pendekatan yang seragam tidak dapat diterapkan.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan sepenuhnya kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” ujar Mendikdasmen dalam kunjungan lapangan.
Dalam menghadapi kerusakan fasilitas sekolah, Kemendikdasmen telah menyiapkan langkah-langkah darurat yang kombinasinya dapat ditentukan oleh dinas pendidikan daerah:
- Pengaturan Giliran (Luring): Untuk sekolah yang masih memiliki sebagian ruang kelas yang layak pakai, seperti di SMA Negeri 1 Batang di mana 15 dari 21 ruang kelas masih bisa digunakan, sekolah diarahkan mengatur KBM secara bergiliran antara sesi pagi dan siang.
- Tenda Sekolah Darurat: Pemerintah telah menyiapkan dan akan mendistribusikan total 74 buah tenda sekolah darurat untuk menggantikan ruang kelas yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 25 tenda telah siap didistribusikan ke wilayah paling terdampak.
- Pembelajaran Daring dan Peliburan Sementara: Pembelajaran daring juga diterapkan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk sementara waktu demi memastikan keselamatan mereka.
Mengenai jadwal akademik krusial, seperti Ujian Akhir Semester (UAS), Mendikdasmen secara tegas menolak adanya arahan penundaan yang seragam secara nasional.
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” jelas Menteri Mu’ti.
Keputusan ini memberikan otoritas penuh kepada daerah untuk menilai kesiapan fasilitas, psikologis siswa, dan kondisi logistik untuk menentukan apakah UAS dilaksanakan sesuai jadwal, ditunda, atau disesuaikan formatnya.
Selain dukungan pembelajaran, Kemendikdasmen juga mengalokasikan bantuan tanggap darurat untuk pemulihan fasilitas dan dukungan operasional, dengan data per 4 Desember 2025:
- Bantuan Operasional: Disiapkan Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai total Rp6,4 miliar untuk membantu operasional sekolah terdampak.
- Bantuan Awal Perbaikan: Disiapkan bantuan tahap awal sebesar Rp10–25 juta rupiah per sekolah, disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang dialami.
- Dukungan Material: Disalurkan 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda sekolah darurat.
- Santunan Korban: Kemendikdasmen juga memberikan santunan bagi murid dan guru yang meninggal atau dirawat senilai total Rp293 juta.
Mendikdasmen menambahkan bahwa upaya rehabilitasi jangka panjang juga sedang dipersiapkan. Data terperinci mengenai kerusakan sedang dikumpulkan bersama dinas pendidikan daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi yang akan dianggarkan pada tahun anggaran 2026.
Langkah cepat dan terukur ini dilakukan pemerintah agar proses pemulihan berjalan optimal dan hak atas pendidikan bagi anak-anak Indonesia tetap terpenuhi di tengah bencana.






