Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI) Ungkap Beragam Macam Kasus Dugaan Pungli di Pemalang

Pemalang, CMI News – Dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Kabupaten Pemalang kembali mencuat ke permukaan. Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI), sebagai salah satu lembaga sosial yang aktif mengawasi praktik-praktik korupsi, mengungkapkan sejumlah masalah yang diduga merupakan bagian dari praktik pungli yang merugikan masyarakat.

Dalam aksi demo didepan kantor Inspektorat, pada Jumat, (21/3). Mereka akhirnya diberikan kesempatan untuk audiensi di ruang rapat Inspektorat Pemalang, AKSI mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengambil langkah tegas dalam menanggulangi praktik tersebut.

Berbagai Dugaan Pungli yang Ditemukan

Andy Rahmat Prasetya selaku Ketua Aliansi Kesetiakawanan Sosial (AKSI), menyampaikan berbagai bentuk pungli yang diduga terjadi di Pemalang. Dugaan tersebut mencakup berbagai praktik yang terkesan sepele. Namun berpotensi merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan daerah.

Beberapa di antaranya adalah pungutan berkedok infak, penjualan foto Bupati, stempel, hingga pengadaan bibit karet kebo yang tidak sesuai prosedur.

1. Pungutan Berkedok Infak
   Salah satu bentuk pungli yang ditemukan adalah pungutan yang dikemas sebagai infak atau sumbangan, yang di tunjukan kepada sekolah-sekolah di kabupten pemalang  dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Baznas.
2. Penjualan Foto Bupati
   Dugaan lainnya adalah penjualan foto Bupati dengan harga yang tidak wajar. Foto Bupati, yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan daerah, malah dijadikan sebagai ajang bisnis yang merugikan beberapa pihak, terlebih pihak-pihak seperti kantor dan sekolah-sekolah di Pemalang. Yang dilakukan oleh salah satu CV dan oknum KWK serta beberapa pihak lain.
3. Stempel Gratis
   Ditemukan juga praktik stempel resmi admintarsi pemeritahan yang dibagikan secara gratis, namun dibawahnya telah di uangkan yang dilakukan oleh oknum.
4. Pengadaan Bibit Karet Kebo yang Tidak Sesuai Prosedur
   Salah satu bentuk pungli yang juga menghambat pembangunan daerah adalah pengadaan bibit karet kebo yang tidak sesuai dengan prosedur atau pengadaan yang diada-adakan. Dengan alasan untuk penghijauan atau menghasilkan oksigen, jika nanti besar akan ditanam dilahan reklamasi.

“Masalah-masalah kecil ini hanya recehan, namun jika dibiarkan bisa berkembang menjadi sebuah praktik yang merugikan masyarakat. Dugaan pungli ini tentunya sangat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan menghambat laju pembangunan yang sedang digalakkan,” ujar Andi dengan tegas.

Menurutnya, masalah tersebut harus segera diselesaikan, bukan hanya untuk menjaga kepercayaan masyarakat, tetapi juga untuk menciptakan Pemalang yang lebih baik dan lebih maju.

“Pungli yang ada, meskipun terlihat kecil, bisa berakumulasi dan menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Kami ingin Pemalang bebas dari praktik-praktik semacam ini,” tambah Andi.

Pentingnya Langkah Preventif dari Pemerintah

Ditambahkan Hamu Fauzi selaku Sekretaris AKSI, Ia juga menggarisbawahi pentingnya langkah-langkah preventif dari Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mencegah penyebaran praktik pungli yang semakin meluas. Dia menekankan bahwa langkah tersebut harus mencakup transparansi dalam proses pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah yang lebih terbuka kepada publik. Imbuhnya

“Langkah-langkah preventif ini sangat penting agar Pemalang bisa bebas dari pungli dan semakin maju. Kami berkomitmen untuk terus mengawasi dan membantu pemerintah untuk memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai aturan,” ujarnya

Tak hanya itu, Andy dan Hamu juga mengungkapkan keprihatinannya atas rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pemalang, yang menjadi salah satu indikator bahwa banyak aspek pembangunan yang terhambat, salah satunya karena praktik pungli yang tidak terkendali.

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat Inspektorat Pemalang mendapat respons positif dari Bagus Sutopo, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Pemalang. Ia mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya rekan-rekan Aliansi Kesetiakawanan Sosial untuk memberantas pungli di Pemalang.

Bagus menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh AKSI dan pihak terkait lainnya.

“Kami sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman AKSI. Kami siap mendukung penuh upaya ini. Jika terbukti ada oknum-oknum yang melanggar atau sudah melampaui batas, kami tidak segan-segan untuk membawa masalah ini ke jalur hukum,” ujar Bagus.

Dalam audensi, Hamu juga membahas terkait permasalahan kasus dugaan korupsi bansos PKH dan BPNT yang terjadi di Desa Mojo dan Ulujami, Kabupaten Pemalang yang sudah setahun ini belum selesai.

Mereka menilai, Inspektorat setempat tidak bekerja secara maksimal untuk permasalahan hal-hal seperti ini.

Sementera, dukungan dari pihak pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan Pemalang yang bebas dari pungli dan korupsi, serta menunjukkan bahwa pemerintah daerah siap bertindak tegas jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran.

Membangun Pemalang yang Bersih dan Transparan

Audiensi ini juga mencerminkan semangat bersama antara masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik pungli. Semua pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, sepakat untuk bekerja sama agar Pemalang dapat berkembang dengan baik tanpa terkendala oleh pungli dan tindakan korupsi lainnya.

Aliansi Kesetiakawanan Sosial berharap bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Pemalang bisa menjadi daerah yang lebih maju dan berkembang, dengan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Pengawasan yang ketat terhadap praktik pungli akan sangat penting dalam mendorong pemajuan daerah ini.

Dugaan pungutan liar yang terungkap di Kabupaten Pemalang menjadi perhatian serius dari Aliansi Kesetiakawanan Sosial. AKSI mendesak agar Pemerintah Kabupaten Pemalang segera mengambil langkah tegas dalam menanggulangi pungli yang diduga merugikan masyarakat.

Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap langkah ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan Pemalang yang bebas dari praktik-praktik yang menghambat kemajuan daerah. Masyarakat dan pemerintah sepakat untuk bekerja sama demi mewujudkan Pemalang yang lebih bersih, transparan, dan maju.